Belajar dari Kab. Sleman, Komnas HAM Kembangkan JDIH lembaga

Auf / ENS 2019-10-22 Nasional

Komnas HAM, Khususnya Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi yang menaungi Subbagian Hukum, melakukan studi banding ke Bagian Hukum Pemkab Sleman Yogyakarta dalam rangka mengembangkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM, pada Rabu (16/10/19).

 
Kunjungan ini dikarenakan JDIH Kabupaten Sleman dinobatkan sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua di tingkat Pemerintah Kabupaten yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik Pertama Tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 
Markos Amra, S.H., M.A. selaku Plt Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyampaikan bahwa saat ini JDIH Komnas HAM masih terbilang baru karena sejak tahun 2017 proses pembentukan sudah dilakukan, dan pada akhirnya tahun 2018 JDIH Komnas HAM terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Komnas HAM No 6 tahun 2018.
 
“Rencana tindak lanjutnya, JDIH Komnas HAM akan melaksanakan Revisi SOP JDIH, penambahan konten di website dan integrasi dengan JDIH BPHN (pusat),” jelasnya. 
 
Edi Harmana, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman menyambut baik kedatangan tim JDIH Komnas HAM.  Edi Hermana menyampaikan bahwa JDIH Sleman selalu aktif meng-update produk hukum melalui website www.jdih.slemankab.go.id.  
 
Ia menyampaikan bahwa semua produk hukum yang dihasilkan oleh Pemkab Sleman akan diberikan ke Bagian Hukum untuk dilakukan penyesuaian terkait peraturan yang softcopy dan hardcopy sebelum di-upload di website. “Dalam pengelolaan JDIH diharapkan selalu ada inovasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat”, ucap Edi Harmana.
 
Pada pelaksanaan monitoringnya, JDIH Sleman selalu melaksanakan pertemuan berkala dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan ini dalam rangka memperbincangkan perihal rencana pengembangan, baik dalam pengelolaan dokumen hukum maupun pengelolaan website JDIH serta evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten Sleman.
 

JDIH Sleman juga menyediakan sarana dan prasarana diantaranya berupa ruangan arsip berbentuk perpustakaan produk hukum. Produk hukum juga secara rutin dicetak setiap terdapat peraturan baru yang diterbitkan untuk didistribusikan ke OPD terkait guna memudahkan sosialisasi peraturan terbaru tersebut. Kiranya kunjungan ini akan memberikan banyak masukan guna perbaikan JDIH Komnas HAM.

BERITA LAINNYA