Tentang JDIH KOMNAS HAM

admin 2017-12-31 Profil

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokomentasi dan Informasi Hukum Nasional maka Komnas HAM mengeluarkan Peraturan Sesjen No 6 Tahun 2018 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komnas HAM

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Komnas HAM menunjuk Tim Pelaksana JDIH melalui Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Komnas HAM No. 002B/KEP.o.o.3/I/2018.